Semangat Koncoisme dalam Implementasi Kebijakan Publik


Ah, bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Bukankah hari ini merupakan era transparansi publik? Dan rakyat seantero negeri sedang giat meneriakkan soal keadilan? Baiklah, saya akan coba menjelaskannya dalam tulisan singkat ini.
Sebelum membahas lebih mendalam, kita harus pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan sosial. Terkait kata implementasi, Pressman dan Wildavsky (1978 : xxi) mengemukakan bahwa, “implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete”.[1] Maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis, implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk meperoleh hasil.
Apabila pengertian di atas dirangkaikan dengan kebijakan sosial, maka kata implementasi kebijakan sosial dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan sosial yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan sosial, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis. Ia berbeda dengan proses formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Anderson (1978: 25) mengemukakan bahwa, “Policy implementation is the application af the policy by the government's administrative machinery to the problem[2]
Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan sosial merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/ menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.
Proses kegiatan ini disertai dengan tindakan-tindakan yang bersifat alokatif, yaitu tindakan yang menggunakan masukan sumber daya yang berupa uang, waktu, personil dan alat. Dengan bertitik tolak dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan sosial (politik) dapat diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “policy delivery system”. Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/ penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatankegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.
Nah, selanjutnya untuk lebih memahami analisis tentang impelementasi kebijakan, perlu kita ketahui adanya unsur-unsur yang terkait di dalamnya, yaitu: “(1) program (kebijakan) yang dilaksanakan; (2) target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3) unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan (4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik).”[3]
Unsur pelaksana merupakan unit birokratif yang berperan dominan dalam implementasi kebijakan. Dialah yang menjalankan fungsi adminitratif terkait bagaimana program/ kebijakan dilakukan. Berdasarkan otoritas dan kapasitas administratif yang dimilikinya, ia melakukan berbagai tindakan berupa: “penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan, dan penilaian”[4].
Dengan otoritas itulah, potensi praktek “koncoisme” dalam implementasi kebijakan bermula. Faktor lingkungan akan mempengaruhi bagaimana unsur pelaksana menetapkan target groups. Dalam hal ini, faktor komunikasi sangat sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara.
Dengan demikian, penyebarluasan isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Maka jangan heran jika program kebijakan kerap akan menyasar target groups yang sudah sangat dikenal dengan baik, yaitu mereka yang selama ini menjadi “konco” (teman). Karena hanya dengan merekalah komunikasinya bagus, bukan dengan pihak yang selama ini berseberangan, contohnya rival politik. “Konco” sebagai target group tentu saja akan memiliki akses yang baik terhadap bermacam kebijakan yang akan diimplementasikan.
Untuk memahami hal ini, mari kita kaji model implementasi kebijakan yang paling klasik, yakni model proses atau alur Smith (1973). Menurut Smith, dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik.[5]
Jadi pola-pola interaksi dari keempat variabel dalam implementasi kebijakan memunculkan ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan. Pola-pola interaksi tersebut mungkin menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu, sekaligus dijadikan umpan balik untuk mengurangi ketegangan dan dikembalikan ke dalam matriks dari pola-pola transaksi dan kelembagaan.
Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu: (1) Kebijakan yang diidealkan (idealised policy), yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definsikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan; (2) kelompok sasaran (target groups), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan; (3) implementing organization, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan; (4) environmental factor, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.
Agar lebih gamblang, praktek “koncoisme” dalam implementasi kebijakan dapat kita lihat dalam kasus reklamasi di Jakarta. Reklamasi pantai utara Jakarta dinilai hanya memberi keuntungan untuk para pengembang proyek tersebut. Reklamasi tersebut juga dianggap hanya untuk kepentingan bisnis bukan untuk kemaslahatan masyarakat Jakarta. Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi mengatakan bahwa program reklamasi hanya akan mendorong permasalahan ekologis, salah satunya banjir semakin meningkat. Pasalnya, pengerukan pasir akan dilakukan disejumlah tempat seperti di Jakarta dan Banten misalnya. Pencemaran hidup pun akan terjadi di mana-mana, begitu juga dengan kerusakan pada tempat yang dikeruk itu sehingga tidak ada lagi keseimbangan antaran lingkungan hidup dengan kehidupan masyarakat.[6]
Dalam tataran konsep, kebijakan reklamasi dan penggusuran tampak ideal dan mulia. Namun pada tahapan praktek atau implementasi, kebijakan tersebut justru beraroma kolusi dan menguntungkan pihak tertentu. Inilah yang saya sebut dengan semangat “koncoisme”. Contoh lain, penerima manfaat atas program-program sosial cenderung hanya dari kalangan yang dekat dengan penguasa (baca: unsur pelaksana). Meskipun dalam hal target groups terdapat kriteria-kriteria, namun perlu dipahami_sebagaimana yang disampaikan Smith_bahwa hal tersebut dipengaruhi aspek sosial dan politik pula.
Begitulah, sedikit narasi tentang bagaimana sebuah kebijakan itu diimplementasi tidak dengan cara yang ideal. Sebuah praktek yang abai terhadap kepentingan bersama, namun hanya menguntungkan sebagiannya saja. [*]




[1] Tachjan, 2006, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: AIPI, hlm. 24
[2] Tachjan, loc.cit.
[3] Ibid., hlm. 37
[4] Siagian, S.P, 1984, Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, Jakarta: PT Gunung Agung, hlm. 69
[5] Tachjan, op.cit., hlm. 37
[6] Andi Sandita Murti, Reklamasi Teluk Jakarta Hanya Rugikan Masyarakat, diakses dari http://metro.sindonews.com/read/1101240/171/reklamasi-teluk-jakarta-hanya-rugikan-masyarakat-1460692071
Share this article :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

Bagi pengunjung yang tidak menggunakan akun facebook, silakan berkomentar di sini. Terima kasih atas kunjungan dan respons Anda. :-)

 
Dukungan Teknis : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Kang Hermanto - All Rights Reserved
Disponsori oleh Sego Burger dan Protokola Consulting
Dipersembahkan oleh Blogger