Reklamasi Pantura Jakarta, Untuk Kesejahteraan Rakyat?


Di awal tulisan, perlu kita sadari kembali bahwa kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan bernegara. Dalam mewujudkannya diperlukan mekanisme tertentu yang tercermin dalam kebijakan publik yang dibuat. Berbagai hal terkait permasalahan yang timbul dalam mewujudkan kesejahteraan melalui kebijakan publik menjadi tantangan tersendiri. Strategi yang tepat dalam menyediakan kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan rakyat dalam mengatasi masalah-masalah sosial sangat penting untuk dikaji lebih lanjut.
Pada kesempatan ini, saya tertarik untuk mengulas tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Persoalan ini menarik, karena selain kontroversial, kebijakan reklamasi tersebut sarat intrik dan desas-desus.
Kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemda DKI Jakarta merupakan upaya mengembangkan dan menata ulang kawasan pantai utara. Hal ini bertujuan untuk menjadikan kota Jakarta sebagai kota pantai (waterfront city), yang telah dimulai dengan reklamasi Pantai Ancol untuk pariwisata, reklamasi Pantai Mutiara untuk permukiman mewah di tepian laut, dan reklamasi Pantai Indah Kapuk yang masih berjalan untuk permukiman menengah ke atas berskala besar.[1]
 Pada Juni lalu, Menko Maritim yang saat itu masih dijabat Rizal Ramli menyatakan kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan secara permanen. Saat itu dinyatakan bahwa penghentian dilakukan karena adanya pelanggaran berat, seperti pembangunan di atas kabel PLN serta mengganggu lalu lintas kapal.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut penghentian dilakukan tanpa adanya keputusan tertulis. Basuki menilai, seorang menteri tidak berwenang mengeluarkan keputusan dalam proyek reklamasi karena ia menganggap bahwa wewenang itu harus langsung dari presiden.
Kenyataan tersebut tentu saja lantas melahirkan polemik. Dan hal ini ditengara menjadi penyebab dicopotnya Rizal Ramli dari kabinet beberapa bulan kemudian. Alibi tersebut seolah mendapatkan pembenarannya ketika Luhut B. Panjaitan, pengganti Rizal Ramli, justru memutuskan memberikan izin (kembali) kelanjutan reklamasi di Teluk Jakarta.
Keputusan itu diambil usai rapat bersama yang diadakan jajaran Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/9/2016).[2]
Sayangnya, pemerintah tampak kurang transparan dalam membuka dokumen hasil kajian tersebut sebagai basis akademik dilanjutkannya megaproyek reklamasi. Pemerintah terkesan mengonsumsi sendiri hasil kajian itu sehingga masyarakat tidak dapat menilai kelayakan kajian reklamasi dimaksud.
Selain itu, hasil banding atas Putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) atas Pergub Tahun 2004 tentang izin pelaksanaan reklamasi di Pulau G, hingga kini masih proses hukumnya masih belum selesai. Semuanya dilabrak dan menunjukkan arogansi kekuasaan yang melecehkan hukum dan ketatanegaraan.[3]
Aturan yang sedang diajukan agar jadi pertimbangan antara lain Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang, Permen-KP No. 17 tahun 2003 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan bahkan Keppres No. 52 tahun 1995 tentang Pantura Jakarta. Kesemuanya ini menyoal tentang lingkungan hidup.
Hal tersebut menjadi sebuah keniscayaan, mengingat reklamasi pantai kerap menghadirkan kerusakan lingkungan. Mengenai hal ini, sebaiknya kita simak keuntungan dan kerugian dari kacamata teknik sipil berikut ini. Pertama, keuntungan reklamasi pantai utara Jakarta yaitu: menambah luas daratan untuk pemukiman dan kegiatan lainnya, sebagai dinging pelindung daratan Jakarta yang sebagian ketinggiannya sudah rata atau bahkan di bawah permukaan laut ketika terjadi pasang surut, sebagai alat untuk menambah pendapatan ekonomi bagi pemerintah daerah, menciptakan lapangan kerja baru selama proses pembuatan dan operasionalisasi pulau, sebagai bangunan pemecah gelombang, sebagai icon baru Indonesia sebagai negara maritim yang berhasil memanfaatkan laut secara maksimal.[4]
Kedua, terkait kerugiannya dari sisi lingkungan, pakar Oseanografi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Alan Koropitan mencatat beberapa dampak negatif reklamasi seperti peningkatan sedimentasi (pengendapan material) sehingga berpotensi banjir, penurunan kualitas air akibat logam berat dan bahan organik yang berdampak pada kematian ikan dan penurunan kecepatan arus sehingga proses sirkulasi air tidak berjalan dengan lancar.
Kerugian lain yang cukup prinsip ialah merubah budaya dan pekerjaan nelayan di sepanjang pantai tersebut dalam mencari ikan di laut. Masa depan nelayan tampak buram. Mereka harus harus melaut lebih jauh, karena memutari pulau-pulau. Biaya solar habis banyak, begitu pula perbekalan makan, sedangkan penghasilan tidak ada. Semakin keruhnya air laut oleh pasir dan material pembangunan pulau diyakini menjadi penyebab utama berkurangnya hasil tangkapan para nelayan hingga lebih dari 50 persen. Dulu per orang bisa dapat Rp200 ribu atau sedikitnya Rp150 ribu sekali melaut, sekarang paling hanya kebagian Rp25 ribu sampai Rp50 ribu karena satu perahu diisi 30 nelayan.[5]
Begitulah kurang lebih keuntungan dan kerugian proyek reklamasi tersebut. Kini kita dapat melihat, keuntungannya lebih berpihak kepada siapa? Dan kerugiannya dirasakan siapa?
Dalam hal ini sebaiknya kita pahami kembali soal Teori Negara Kesejahteraan (welfare state) pernah diperkenalkan oleh Spicker (Suharto, 2005) yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya.[6] Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat mungkin.
Negara kesejahteraan berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Artinya, bahwa negara kesejahteraan adalah adanya suatu negara, bahwa pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.
Apa yang terjadi dengan reklamasi pantai utara Jakarta tentu saja bertolak belakang dengan konsep welfare state. Pemerintah tampak tidak bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negara di sepanjang pantai yang notabene mayoritas nelayan. Mencermati hal itu, Sejarawan Universitas Indonesia, JJ. Rizal, mengatakan bahwa hal itu menujukkan bahwa Jakarta dibangun dan dijalankan hanya untuk penuhi hasrat-hasrat kepentingan dari kaum aristokrasi politik dan uang saja. Megaproyek 17 pulau buatan di Teluk Jakarta menyisihkan nelayan dan masyarakat Betawi di pesisir. Padahal, etnis asli Jakarta dari kawasan pesisir memiliki sejarah dan orang ternama pada masanya.[7]
Mendapati fakta tersebut, tentu kita mengernyitkan dahi. Kesejahteraan warga miskin dan rakyat kecil dikalahkan oleh kepentingan para pengembang proyek reklamasi yang disuguhi karpet merah oleh pemerintah. Lalu, masih pantaskah mengatakan bahwa reklamasi pantai utara Jakarta untuk kesejahteraan rakyat? [*]



[1] Mada Sutapa, Implementasi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, 2015, Universitas Indonesia, hlm. 2
[2] Alsadad Rudi, Pemerintah Sepakat, Reklamasi di Teluk Jakarta Dilanjutkan, diakses dari http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/13/20512321/pemerintah.sepakat.reklama-si.di.teluk.jakarta.dilanjutkan
[3] Sarnapi, Reklamasi Dilanjutkan, Kerusakan Teluk Jakarta Akan Semakin Parah, http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/09/18/reklamasi-dilanjutkan-kerusakan-teluk-jakarta-akan-semakin-parah-380127
[4]Ahadi, Dampak Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta, http://www.ilmusipil.com/ dampak-proyek-reklamasi-pantai-utara-jakarta-keuntungan-dan-kerugian
[5] Yashinta Difa, Derita nelayan seiring reklamasi pantai Jakarta , diakses dari http://www.antaranews.com/berita/554994/derita-nelayan-seiring-reklamasi-pantai-jakarta
[6]Edi Suharto, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta. Bandung, hlm. 13
[7] M. Vidia Irawan, Sejarawan UI: Ahok Singkirkan Kebudayaan Betawi Pesisir dan Tanah Abang, diakses dari http://www.aktual.com/sejarawan-ui-ahok-singkirkan-kebudayaan-betawi-pesisir-dan-tanah-abang/
Share this article :
Comments
1 Comments

+ komentar + 1 komentar

26 September 2017 02.26

I don’t know how should I give you thanks! I am totally stunned by your article. You saved my time. Thanks a million for sharing this article.

Posting Komentar

Bagi pengunjung yang tidak menggunakan akun facebook, silakan berkomentar di sini. Terima kasih atas kunjungan dan respons Anda. :-)

 
Dukungan Teknis : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Kang Hermanto - All Rights Reserved
Disponsori oleh Sego Burger dan Protokola Consulting
Dipersembahkan oleh Blogger