Status Akreditasi, Emangnya Penting?

Saya lulus dari pendidikan S1 di Prodi Ilmu Administrasi Negara UPM tahun 2010. Bersama saya, ada sekitar 300-an wisudawan yang menyertai. Dari sejumlah lulusan tersebut, saya mendapati rumor tak sedap. Ini terkait TIDAK DICANTUMKANNYA status akreditasi program studi di ijazah kami. Ya, yang dicantumkan di ijazah hanyalah ijin penyelenggaraan program studi yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI). Kenapa status akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) nggak?

Padahal status akreditasi itu begitu penting untuk menilai kualitas sebuah program studi. Ya, mereka yang status akreditasinya "C" tentu beda dengan yang "A". Dan faktanya, hal ini kerap menjadi hal yang disyaratkan oleh lembaga/ institusi pencari kerja. Lha, kalau status akreditasinya nggak dicantumkan, gimana nih? Kualitas program studiku jadi GeJe dong?!

Karenanya, saya lantas mengkonfirm hal ini kepada seorang staf biro akademik. Kata beliau, saat ini memang ada peraturan untuk tidak perlu mencantumkan status akreditasi. Cukup ijin penyelenggaraan saja. Di lain pihak, ada kawan yang dapat penjelasan bahwa hal itu merupakan bentuk solidaritas untuk program studi yang belum diakreditasi (emang di UPM masih ada yang seperti ini?). Ah, bikin bingung saja...

Akhirnya, pekan lalu saya tanyakan pula hal ini ke Dekan FISIP UPM. Jawaban beliau ternyata senada dengan staf biro akademik. Tapi rasanya koq janggal ya?! Lha wong akreditasi itu merupakan proses panjang yang menguras tenaga, pikiran serta waktu. Tapi ee.... ujung-ujungnya ternyata nggak perlu dicantumkan di ijazah.

Sekali lagi, perlu diingat bahwa "perjuangan" untuk mendapatkan nilai akreditasi itu "berdarah-darah". Menggerakkan semua potensi program studi dan melibatkan seluruh unsur akademik. Mulai dari dosen, karyawan, mahasiswa hingga alumni. Nah, terus gimana?

Melalui tulisan ini, saya hanya ingin mendapat penjelasan lebih lanjut soal tidak dicantumkannya status akreditasi tersebut. Karena setelah saya brwosing di website Kopertis, saya menemukan nukilan surat yang ditujukan kepada pimpinan PTN dan PTS seluruh Indonesia (dibuat tahun 2008). Isinya sebagai berikut:

--------------------------------------------

Berkenaan dengan berbagai pertanyaan tentang Ijazah perguruan tinggi dikaitkan dengan akreditasi program studi dan perguruan tinggi, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sbb :
  1. Ijin penyelenggaraan suatu program studi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi merupakan akreditasi oleh pemerintah yang wajib dimiliki oleh setiap program studi, sedangkan penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah akreditasi dari lembaga independen yang dipergunakan untuk menentukan peringkat tertentu.
    Apabila terdapat lembaga selain instansi pemerintah yang mensyaratkan peringkat akreditsi dari BAN-PT hal tersebut merupakan kewenangan lembaga yang bersangkutan.
  2. Merujuk surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor K26-30/V97-8/57 tanggal 1 Nopember 2004 (copy terlampir), maka ijazah lulusan perguruan tinggi negeri/swasta dinyatakan sah dan mempunyai civil effect bagi pembinaan karir pegawai negeri sipil, sepanjang mempunyai ijin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan proses pembelajarannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk diketahui, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,
ttd
FASLI JALAL
NIP 131 124 234

--------------------------------------------

Dokumen lengkapnya dapat diunduh di http://www.kopertis12.or.id/2009/12/14/ijin-penyelenggaran-program-studi-oleh-pemerintah-dan-akreditasi-ban-pt.html Apakah surat ini yang menjadi dasar pijakan elit UPM untuk tak mencantumkan status akreditasi di ijazah? Ataukah ada yang lain?

Yang jelas, dari nukilan ini dapat kita simpulkan bahwa, "Ijin Penyelenggaraan dari DIKTI sudah cukup bagi pembinaan karir di institusi negeri/ PNS". Tapi belum tentu cukup bagi institusi/ karyawan swasta bukan?! (baca: bisa cukup, bisa nggak). Dan pula, saya tidak menemukan kata-kata, "...tidak perlu mencantumkan status akreditasi" di surat tersebut. So?

Jadi bisa diinterpretasikan bahwa sah-sah saja mencantumkan status akreditasi di ijazah bukan?! Terlebih bagi program studi yang memang memiliki nilai akreditasi dari BAN-PT?! Terlebih untuk keperluan lulusan yang akan berkarir di luar institusi negeri (baca: nggak jadi PNS)... Ya kalo akhirnya status akreditasi BAN-PT nggak dicantumkan di ijazah, pendhet-lah... Bisa jadi betul, bahwa status tersebut emang nggak penting.

Mohon penjelasan bagi pihak yang paham masalah ini. Agar tak terjadi polemik (lagi) di kemudian hari. [*]
Share this article :
Comments
0 Comments

Posting Komentar

Bagi pengunjung yang tidak menggunakan akun facebook, silakan berkomentar di sini. Terima kasih atas kunjungan dan respons Anda. :-)

 
Dukungan Teknis : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Kang Hermanto - All Rights Reserved
Disponsori oleh Sego Burger dan Protokola Consulting
Dipersembahkan oleh Blogger