Cuplikan
print this page
Terkini

Sing Waras Ngalah

Itu adalah ungkapan yang biasanya disuguhkan untuk mengakhiri perdebatan. Ya, give in (mengalah), bukan give up (menyerah)! He... Lha, apa bedanya?

Kalau ‘mengalah’ itu sebuah kondisi menyengaja diri menjadi kalah. Bukan berarti sudah tidak berdaya, namun justru dayanya masih banyak. Namun menahan diri jadi pilihan. Dengan pertimbangan tertentu, ia tidak melarutkan diri dalam sebuah kondisi yang menurutnya sia-sia.

Maka hal ini amat kontras dengan kata ‘menyerah’. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa seseorang telah kehabisan daya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menghadapi sebuah kondisi. Tiada pilihan lain, selain melarutkan diri dalam keadaan yang menderanya.

Nah, terkait ungkapan “Sing waras ngalah”, saya tertarik untuk menyoalnya. Pernyataan ini tampak mewakili sebuah kondisi superioritas, yaitu mengalah. Bukannya kondisi inferior, yaitu menyerah. Dari pernyataan tersebut, kita mendapat kesan bahwa yang mengalah itu waras, sedangkan yang tidak itu sebaliknya. Apakah sepenuhnya benar demikian?

Dengan mantap saya katakan, “Belum tentu!!” (dengan 2 tanda seru). Pernyataan tersebut bisa jadi sebuah dalih saja untuk menarik diri dari sebuah kondisi yang sudah tidak membuat nyaman. Itu persoalannya. Kenyamanan tersebut belum tentu berkonotasi positif.

Dalam sebuah perdebatan, setelah menggelinding sedemikian rupa dengan bermacam celoteh, maka “Sing waras ngalah” bisa jadi senjata pamungkas. Tepatnya ketika sudah merasa tidak mampu lagi meladeni perdebatan yang kian menukik, semakin tajam dan lalu tampak menyudutkan diri.

Dalam kondisi seperti itu, tepatlah meluncurkan senjata ampuh “Sing waras ngalah”. Lalu berlalu saja sambil menutup telinga dan memejamkan mata dari perdebatan yang sedang berlangsung sengit. Hehe, kabur nih ye...

Maka berhati-hatilah. Menggunakan ungkapan “Sing waras ngalah” belum tentu benar-benar mewakili sebuah kewarasan. Ungkapan ini akan benar jika lawan telah diidentifikasi bahwa yang bersangkutan "tidak waras" (dalam tanda kutip). He... Jadi lihat dulu konteksnya, bro! [*]

Takut Salah, Bagaimana?

Takut salah itu wajar. Hal tersebut manusiawi. Namun ketika rasa takut itu lantas mendegradasi diri, ini yang jadi masalah. Andaikata gara-gara takut salah malah membuat kita menjadi pribadi yang terpuruk, ini yang nggak bener.

Dalam melakukan apapun, kita tentu menimang baik buruknya, serta manfaat mudharatnya. Termasuk soal mengelola rasa takut tersebut. Kita tentu tidak bijak kepada diri ketika menanganinya dengan salah, yakni rasa takut yang merugikan.

Hendak menghadap pimpinan... takut, mengacungkan jari untuk bertanya... takut, menerima tantangan baru di tempat kerja... takut, diminta tampil ke depan oleh guru... takut. Jika sikap tersebut yang dipelihara, bersiaplah memanen hasilnya.

Lihat saja, kelak kita akan jadi pribadi penakut. Jauh panggang dari api akan tampil jadi pribadi yang maju. Banyak orang yang semula memberi kepercayaan, perlahan meninggalkan kita. Jika sudah demikian, jangan harap ada perbaikan atas hidup yang sedang dijalani.

Jika sudah begini, semua berpulang kepada diri kita sendiri. Ingat, “Satu-satunya hal yang harus kita takutkan adalah rasa takut itu sendiri.” – Franklin Delano Roosevelt. [*]

Semangat Koncoisme dalam Implementasi Kebijakan Publik


Ah, bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Bukankah hari ini merupakan era transparansi publik? Dan rakyat seantero negeri sedang giat meneriakkan soal keadilan? Baiklah, saya akan coba menjelaskannya dalam tulisan singkat ini.
Sebelum membahas lebih mendalam, kita harus pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan sosial. Terkait kata implementasi, Pressman dan Wildavsky (1978 : xxi) mengemukakan bahwa, “implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete”.[1] Maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis, implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk meperoleh hasil.
Apabila pengertian di atas dirangkaikan dengan kebijakan sosial, maka kata implementasi kebijakan sosial dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan sosial yang telah ditetapkan/ disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan. Dengan demikian, dalam proses kebijakan sosial, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis. Ia berbeda dengan proses formulasi kebijakan yang dapat dipandang sebagai tahapan yang bersifat teoritis. Anderson (1978: 25) mengemukakan bahwa, “Policy implementation is the application af the policy by the government's administrative machinery to the problem[2]
Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa, implementasi kebijakan sosial merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang top-down, maksudnya menurunkan/ menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.
Proses kegiatan ini disertai dengan tindakan-tindakan yang bersifat alokatif, yaitu tindakan yang menggunakan masukan sumber daya yang berupa uang, waktu, personil dan alat. Dengan bertitik tolak dari uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan sosial (politik) dapat diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “policy delivery system”. Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/ penerusan kebijakan. Sebagai suatu sistem, implementasi terdiri dari unsur-unsur dan kegiatankegiatan yang terarah menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.
Nah, selanjutnya untuk lebih memahami analisis tentang impelementasi kebijakan, perlu kita ketahui adanya unsur-unsur yang terkait di dalamnya, yaitu: “(1) program (kebijakan) yang dilaksanakan; (2) target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3) unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan (4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik).”[3]
Unsur pelaksana merupakan unit birokratif yang berperan dominan dalam implementasi kebijakan. Dialah yang menjalankan fungsi adminitratif terkait bagaimana program/ kebijakan dilakukan. Berdasarkan otoritas dan kapasitas administratif yang dimilikinya, ia melakukan berbagai tindakan berupa: “penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan, dan penilaian”[4].
Dengan otoritas itulah, potensi praktek “koncoisme” dalam implementasi kebijakan bermula. Faktor lingkungan akan mempengaruhi bagaimana unsur pelaksana menetapkan target groups. Dalam hal ini, faktor komunikasi sangat sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan negara.
Dengan demikian, penyebarluasan isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Maka jangan heran jika program kebijakan kerap akan menyasar target groups yang sudah sangat dikenal dengan baik, yaitu mereka yang selama ini menjadi “konco” (teman). Karena hanya dengan merekalah komunikasinya bagus, bukan dengan pihak yang selama ini berseberangan, contohnya rival politik. “Konco” sebagai target group tentu saja akan memiliki akses yang baik terhadap bermacam kebijakan yang akan diimplementasikan.
Untuk memahami hal ini, mari kita kaji model implementasi kebijakan yang paling klasik, yakni model proses atau alur Smith (1973). Menurut Smith, dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik.[5]
Jadi pola-pola interaksi dari keempat variabel dalam implementasi kebijakan memunculkan ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan. Pola-pola interaksi tersebut mungkin menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu, sekaligus dijadikan umpan balik untuk mengurangi ketegangan dan dikembalikan ke dalam matriks dari pola-pola transaksi dan kelembagaan.
Keempat variabel dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu: (1) Kebijakan yang diidealkan (idealised policy), yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definsikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan; (2) kelompok sasaran (target groups), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan; (3) implementing organization, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan; (4) environmental factor, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.
Agar lebih gamblang, praktek “koncoisme” dalam implementasi kebijakan dapat kita lihat dalam kasus reklamasi di Jakarta. Reklamasi pantai utara Jakarta dinilai hanya memberi keuntungan untuk para pengembang proyek tersebut. Reklamasi tersebut juga dianggap hanya untuk kepentingan bisnis bukan untuk kemaslahatan masyarakat Jakarta. Pengamat politik dari Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi mengatakan bahwa program reklamasi hanya akan mendorong permasalahan ekologis, salah satunya banjir semakin meningkat. Pasalnya, pengerukan pasir akan dilakukan disejumlah tempat seperti di Jakarta dan Banten misalnya. Pencemaran hidup pun akan terjadi di mana-mana, begitu juga dengan kerusakan pada tempat yang dikeruk itu sehingga tidak ada lagi keseimbangan antaran lingkungan hidup dengan kehidupan masyarakat.[6]
Dalam tataran konsep, kebijakan reklamasi dan penggusuran tampak ideal dan mulia. Namun pada tahapan praktek atau implementasi, kebijakan tersebut justru beraroma kolusi dan menguntungkan pihak tertentu. Inilah yang saya sebut dengan semangat “koncoisme”. Contoh lain, penerima manfaat atas program-program sosial cenderung hanya dari kalangan yang dekat dengan penguasa (baca: unsur pelaksana). Meskipun dalam hal target groups terdapat kriteria-kriteria, namun perlu dipahami_sebagaimana yang disampaikan Smith_bahwa hal tersebut dipengaruhi aspek sosial dan politik pula.
Begitulah, sedikit narasi tentang bagaimana sebuah kebijakan itu diimplementasi tidak dengan cara yang ideal. Sebuah praktek yang abai terhadap kepentingan bersama, namun hanya menguntungkan sebagiannya saja. [*]




[1] Tachjan, 2006, Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: AIPI, hlm. 24
[2] Tachjan, loc.cit.
[3] Ibid., hlm. 37
[4] Siagian, S.P, 1984, Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional, Jakarta: PT Gunung Agung, hlm. 69
[5] Tachjan, op.cit., hlm. 37
[6] Andi Sandita Murti, Reklamasi Teluk Jakarta Hanya Rugikan Masyarakat, diakses dari http://metro.sindonews.com/read/1101240/171/reklamasi-teluk-jakarta-hanya-rugikan-masyarakat-1460692071

Reklamasi Pantura Jakarta, Untuk Kesejahteraan Rakyat?


Di awal tulisan, perlu kita sadari kembali bahwa kesejahteraan rakyat merupakan salah satu tujuan bernegara. Dalam mewujudkannya diperlukan mekanisme tertentu yang tercermin dalam kebijakan publik yang dibuat. Berbagai hal terkait permasalahan yang timbul dalam mewujudkan kesejahteraan melalui kebijakan publik menjadi tantangan tersendiri. Strategi yang tepat dalam menyediakan kebijakan publik yang mendukung kesejahteraan rakyat dalam mengatasi masalah-masalah sosial sangat penting untuk dikaji lebih lanjut.
Pada kesempatan ini, saya tertarik untuk mengulas tentang reklamasi pantai utara Jakarta. Persoalan ini menarik, karena selain kontroversial, kebijakan reklamasi tersebut sarat intrik dan desas-desus.
Kebijakan reklamasi pantai utara Jakarta yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Pemda DKI Jakarta merupakan upaya mengembangkan dan menata ulang kawasan pantai utara. Hal ini bertujuan untuk menjadikan kota Jakarta sebagai kota pantai (waterfront city), yang telah dimulai dengan reklamasi Pantai Ancol untuk pariwisata, reklamasi Pantai Mutiara untuk permukiman mewah di tepian laut, dan reklamasi Pantai Indah Kapuk yang masih berjalan untuk permukiman menengah ke atas berskala besar.[1]
 Pada Juni lalu, Menko Maritim yang saat itu masih dijabat Rizal Ramli menyatakan kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan secara permanen. Saat itu dinyatakan bahwa penghentian dilakukan karena adanya pelanggaran berat, seperti pembangunan di atas kabel PLN serta mengganggu lalu lintas kapal.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyebut penghentian dilakukan tanpa adanya keputusan tertulis. Basuki menilai, seorang menteri tidak berwenang mengeluarkan keputusan dalam proyek reklamasi karena ia menganggap bahwa wewenang itu harus langsung dari presiden.
Kenyataan tersebut tentu saja lantas melahirkan polemik. Dan hal ini ditengara menjadi penyebab dicopotnya Rizal Ramli dari kabinet beberapa bulan kemudian. Alibi tersebut seolah mendapatkan pembenarannya ketika Luhut B. Panjaitan, pengganti Rizal Ramli, justru memutuskan memberikan izin (kembali) kelanjutan reklamasi di Teluk Jakarta.
Keputusan itu diambil usai rapat bersama yang diadakan jajaran Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/9/2016).[2]
Sayangnya, pemerintah tampak kurang transparan dalam membuka dokumen hasil kajian tersebut sebagai basis akademik dilanjutkannya megaproyek reklamasi. Pemerintah terkesan mengonsumsi sendiri hasil kajian itu sehingga masyarakat tidak dapat menilai kelayakan kajian reklamasi dimaksud.
Selain itu, hasil banding atas Putusan PTUN yang mengabulkan gugatan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) atas Pergub Tahun 2004 tentang izin pelaksanaan reklamasi di Pulau G, hingga kini masih proses hukumnya masih belum selesai. Semuanya dilabrak dan menunjukkan arogansi kekuasaan yang melecehkan hukum dan ketatanegaraan.[3]
Aturan yang sedang diajukan agar jadi pertimbangan antara lain Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PP No. 78 tahun 2010 tentang Reklamasi Pasca Tambang, Permen-KP No. 17 tahun 2003 tentang Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan bahkan Keppres No. 52 tahun 1995 tentang Pantura Jakarta. Kesemuanya ini menyoal tentang lingkungan hidup.
Hal tersebut menjadi sebuah keniscayaan, mengingat reklamasi pantai kerap menghadirkan kerusakan lingkungan. Mengenai hal ini, sebaiknya kita simak keuntungan dan kerugian dari kacamata teknik sipil berikut ini. Pertama, keuntungan reklamasi pantai utara Jakarta yaitu: menambah luas daratan untuk pemukiman dan kegiatan lainnya, sebagai dinging pelindung daratan Jakarta yang sebagian ketinggiannya sudah rata atau bahkan di bawah permukaan laut ketika terjadi pasang surut, sebagai alat untuk menambah pendapatan ekonomi bagi pemerintah daerah, menciptakan lapangan kerja baru selama proses pembuatan dan operasionalisasi pulau, sebagai bangunan pemecah gelombang, sebagai icon baru Indonesia sebagai negara maritim yang berhasil memanfaatkan laut secara maksimal.[4]
Kedua, terkait kerugiannya dari sisi lingkungan, pakar Oseanografi dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Alan Koropitan mencatat beberapa dampak negatif reklamasi seperti peningkatan sedimentasi (pengendapan material) sehingga berpotensi banjir, penurunan kualitas air akibat logam berat dan bahan organik yang berdampak pada kematian ikan dan penurunan kecepatan arus sehingga proses sirkulasi air tidak berjalan dengan lancar.
Kerugian lain yang cukup prinsip ialah merubah budaya dan pekerjaan nelayan di sepanjang pantai tersebut dalam mencari ikan di laut. Masa depan nelayan tampak buram. Mereka harus harus melaut lebih jauh, karena memutari pulau-pulau. Biaya solar habis banyak, begitu pula perbekalan makan, sedangkan penghasilan tidak ada. Semakin keruhnya air laut oleh pasir dan material pembangunan pulau diyakini menjadi penyebab utama berkurangnya hasil tangkapan para nelayan hingga lebih dari 50 persen. Dulu per orang bisa dapat Rp200 ribu atau sedikitnya Rp150 ribu sekali melaut, sekarang paling hanya kebagian Rp25 ribu sampai Rp50 ribu karena satu perahu diisi 30 nelayan.[5]
Begitulah kurang lebih keuntungan dan kerugian proyek reklamasi tersebut. Kini kita dapat melihat, keuntungannya lebih berpihak kepada siapa? Dan kerugiannya dirasakan siapa?
Dalam hal ini sebaiknya kita pahami kembali soal Teori Negara Kesejahteraan (welfare state) pernah diperkenalkan oleh Spicker (Suharto, 2005) yang mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya.[6] Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan-pelayanan sosial bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat mungkin.
Negara kesejahteraan berupaya untuk mengintegrasikan sistem sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara adil dan berkelanjutan. Artinya, bahwa negara kesejahteraan adalah adanya suatu negara, bahwa pemerintahan negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar kesejahteraan hidup minimum bagi setiap warga negaranya.
Apa yang terjadi dengan reklamasi pantai utara Jakarta tentu saja bertolak belakang dengan konsep welfare state. Pemerintah tampak tidak bertanggung jawab atas kesejahteraan warga negara di sepanjang pantai yang notabene mayoritas nelayan. Mencermati hal itu, Sejarawan Universitas Indonesia, JJ. Rizal, mengatakan bahwa hal itu menujukkan bahwa Jakarta dibangun dan dijalankan hanya untuk penuhi hasrat-hasrat kepentingan dari kaum aristokrasi politik dan uang saja. Megaproyek 17 pulau buatan di Teluk Jakarta menyisihkan nelayan dan masyarakat Betawi di pesisir. Padahal, etnis asli Jakarta dari kawasan pesisir memiliki sejarah dan orang ternama pada masanya.[7]
Mendapati fakta tersebut, tentu kita mengernyitkan dahi. Kesejahteraan warga miskin dan rakyat kecil dikalahkan oleh kepentingan para pengembang proyek reklamasi yang disuguhi karpet merah oleh pemerintah. Lalu, masih pantaskah mengatakan bahwa reklamasi pantai utara Jakarta untuk kesejahteraan rakyat? [*]



[1] Mada Sutapa, Implementasi Kebijakan Reklamasi Pantai Utara Jakarta, 2015, Universitas Indonesia, hlm. 2
[2] Alsadad Rudi, Pemerintah Sepakat, Reklamasi di Teluk Jakarta Dilanjutkan, diakses dari http://megapolitan.kompas.com/read/2016/09/13/20512321/pemerintah.sepakat.reklama-si.di.teluk.jakarta.dilanjutkan
[3] Sarnapi, Reklamasi Dilanjutkan, Kerusakan Teluk Jakarta Akan Semakin Parah, http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/09/18/reklamasi-dilanjutkan-kerusakan-teluk-jakarta-akan-semakin-parah-380127
[4]Ahadi, Dampak Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta, http://www.ilmusipil.com/ dampak-proyek-reklamasi-pantai-utara-jakarta-keuntungan-dan-kerugian
[5] Yashinta Difa, Derita nelayan seiring reklamasi pantai Jakarta , diakses dari http://www.antaranews.com/berita/554994/derita-nelayan-seiring-reklamasi-pantai-jakarta
[6]Edi Suharto, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Alfabeta. Bandung, hlm. 13
[7] M. Vidia Irawan, Sejarawan UI: Ahok Singkirkan Kebudayaan Betawi Pesisir dan Tanah Abang, diakses dari http://www.aktual.com/sejarawan-ui-ahok-singkirkan-kebudayaan-betawi-pesisir-dan-tanah-abang/
 
Dukungan Teknis : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Kang Hermanto - All Rights Reserved
Disponsori oleh Sego Burger dan Protokola Consulting
Dipersembahkan oleh Blogger